KSP Menjawab: Sangat Disayangkan, BEM UI Seharusnya Melihat Kinerja Pemerintah Secara Menyeluruh dan Tidak Terpotong-potong.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan menyuarakan tagar 'cukup sudah' pada momen tiga tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Sigit Pamungkas menilai sebaiknya BEM UI melihat capaian kerja yang dilakukan pemerintah.

"Sebaiknya BEM UI melihat capai-capaian dan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan kerja yang dilakukan Pak Jokowi dengan sebaik-baiknya," kata Sigit kepada wartawan di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2022).

Sigit juga berpandangan BEM UI seharusnya melihat kinerja pemerintah secara menyeluruh dan tidak terpotong-potong.

"Jangan terlalu banyak melihat sesuatu itu secara komprehensif, jadi intinya apa yang dilihat dari pemerintah itu adalah tidak sepotong-potong, tetapi lebih menyeluruh," ujar Sigit.

Lebih lanjut, Sigit menyinggung hasil lembaga survei yang menunjukkan kinerja pemerintah tidak dalam situasi buruk. Dia yakin masyarakat masih percaya apa yang dilakukan pemerintah saat ini.

-ADVERTISEMENT-

"Beberapa lembaga survei yang menunjukkan kinerja pemerintah tidak dalam situasi yang buruk. Publik percaya apa yang dilakukan oleh pemerintah," ucap Sigit.

Unggahan BEM UI

Sebelumnya, BEM UI mengunggah gambar animasi singkat, Jokowi berdiri di mimbar pidato, di belakangnya ada Ma'ruf Amin. Hidung Jokowi bertambah panjang. Di belakangnya, ada tulisan keterangan 'Kerja! Kerja! Kerja! Tapi sia-sia'.

Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo mengkonfirmasi bahwa unggahan di media sosial tersebut memang merupakan pernyataan pihaknya.

Lantas, apa maksudnya tagar 'cukup sudah' yang dipakai akun media sosial BEM UI?

"Sebenarnya tagar yang kami angkat (cukup sudah) bermaksud untuk memperingatkan Pak Jokowi supaya cukup sudah membohongi rakyat, cukup sudah Pak Jokowi membuat kebijakan-kebijakan bermasalah, dan cukup sudah Pak Jokowi terus hadirkan kekecewaan. Jangan lagi kabinet ini membuat kebijakan-kebijakan yang tidak prorakyat. Kami butuh angin segar," kata Kepala Departemen Aksi dan Propaganda, Taffi Hensan Kurniawan.

BEM UI memberi nilai buruk untuk para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Selain itu, BEM UI memberikan nilai untuk kepala lembaga penegak hukum.

Berikut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) menteri-menteri dan kepala lembaga, menurut BEM UI:

1. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan: 1,3

2. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia: 1,4

3. Menteri Keuangan Sri Mulyani: 1,5

4. Menteri ESDM Arifin Tasrif: 1,2

5. Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa: 1,2

6. Mendikbud Nadiem Makarim: 1,7

7. Menkumham Yasonna Laoly: 1,2

8. Menkumham Sanitiar Burhanuddin: 1,1

9. Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto: 1,7

10. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo: 1,0

11. Ketua KPK Firli Bahuri: 1,0

"Semoga buruknya nilai yang ada menghadirkan introspeksi yang tidak berkesudahan, dan menghadirkan perubahan yang signifikan. Harap berbenah diri karena tidak ada remedial!" kata BEM UI.

BEM UI juga merasa rakyat makin tersiksa di tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Ini. Mereka mengunggah gambar bertulisan 'Tiga Tahun Menjabat, Rakyat Semakin Dibabat!' Ini karena pemerintah buruk dalam hal kebijakan. Pendidikan dinilainya masih mahal dan tidak demokratis, dana APBN digunakan untuk hal yang tidak urgen, permasalahan lingkungan dibiarkan, praktik KKN semakin marak, dan kasus pelanggaran HAM terus terjadi.