Belanja Negara 2023 Turun, Tapi Tidak untuk Pendidikan dan Infrastruktur

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan belanja negara dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp3.041,7 triliun. Turun dibandingkan proyeksi belanja negara 2022 sebesar Rp 3.169,1 triliun.

"Rp 3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp 811,7 triliun," kata dia saat pidato pengantar RAPBN 2023 dan nota keuangannya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.

Jokowi menjelaskan, total belanja negara ini dialokasikan untuk anggaran kesehatan sebesar Rp 169,8 triliun, atau 5,6 persen dari total belanja negara. Turun cukup tajam dari outlook atau proyeksi anggaran kesehatan pada APBN 2022 sebesar Rp 212,8 triliun.

"Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN," ucap Jokowi.

Selain kesehatan, belanja negara itu juga diarahkan untuk anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun. Besaran anggaran perlindungan sosial ini juga turun dibandingkan outlook 2022 sebesar Rp 502,6 triilun.

Perlindungan sosial pada tahun depan diarahkan untuk direformasi dengan cara perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat,serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, belanja negara untuk anggaran pendidikan pada 2023 telah ditetapkan sebesar Rp 608,3 triliun. Besaran belanja untuk peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) ini naik dibandingkan outlook APBN 2022 sebesar Rp 574,9 triliun.

Anggaran ini ditujukan untuk peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T); penguatan link and match dengan pasar kerja; pemerataan kualitas pendidikan; serta penguatan kualitas layanan PAUD.

"Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi," ucap Jokowi.

Terakhir, dia mengatakan, besaran belanja negara itu difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang dianggarkan sebesar Rp 392 triliun. Anggaran ini bertambah dibandingkan outlook dalam APBN 2022 sebesar Rp 363,8 triliun.

Pembangunan infrastruktur tahun depan kata Jokowi arahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan Komunikasi (TIK).

"Untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian atau Lembaga serta meningkatkan peran swasta," kata Jokowi.