Ternyata Program Jaring Pengaman Sosial Merupakan Jurus Ampuh Jokowi Tangani Kemiskinan!

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai telah berhasil mengikis ketimpangan sosial yang sejak lama menjadi momok masyarakat. Salah satu langkah konkret Jokowi menangani persoalan kemiskinan yakni melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Subkor Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Bappeda Provinsi Bengkulu, Jon Hendri Nurdan menilai, JPS merupakan bukti keseriusan Jokowi dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) merasakan langsung dampak positifnya.

Dia menyebut, pelaksanaan JPS juga menjadi bentuk nyata kehadiran negara kepada masyarakat. Utamanya dalam upaya melindungi masyarakat dari jeratan bahaya kemiskinan yang berkepanjangan.

“Terkait dengan Program JPS era Pemerintah Jokowi sudah banyak program yang dilakukan untuk intervensi dalam penanganan kemiskinan,” ujar Jon Hendri dalam keterangan tertulisnya dikutip dari Liputan6.com, Minggu (28/8/2022).

Menurutnya, dampak penyaluran program bantuan sosial, tidak hanya membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan harian. Namun lebih dari itu, mampu membuat angka kemiskinan menurun.

Salah satu penyebab menurunnya angka kemiskinan, katanya, lantaran pelaksanaan program jaring pengaman sosial yang tepat sasaran. Sebab pemerintah pusat terus berupaya mengintegrasikan data keluarga penerima manfaat dengan pemerintah daerah.

“Saat ini Pemda bersama Pusat itu sudah melakukan integrasi,” ucap Jon Hendri.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah mengalokasikan dana sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah. Selain juga memperbesar nilai manfaat menjadi 25 persen serta mempercepat penyalurannya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat kemiskinan pada 2023 berada dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen.

Hal ini diungkapkan Jokowi dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2023 pada Pidato Kenegaraan di Gedung DPR MPR.

Dia menyebutkan pemerintah melakukan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan hal tersebui, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen.

"Angka kemiskinan dalam rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49," tutur dia.

Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan NilaiTukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108.

Sementara itu, kata Jokowi, pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis Pusat dan Daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja.

"Pemerintah tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV)," tutup Jokowi.