Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meneken Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu. Jokowi pun menetapkan beberapa nama masuk di tim yang kemudian disebut sebagai Tim PPHAM ini, dari Makarim Wibisono hingga Kiki Syahnakri.
"Tim PPHAM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden," demikian bunyi Pasal 2 dalam beleid yang diteken Jokowi pada 26 Agustus 2022 ini.
Kepala negara menetapkan masa kerja Tim PPHAM ini sampai 31 Desember 2022. Akan tetapi, masa kerja ini dapat diperpanjang dengan Keputusan Presiden. Makarim yang merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai Ketua Tim Pelaksana.
Makarim Wibisono dibantu oleh Ifdhal Kasim sebagai Wakil Ketua Tim Pelaksana dan Suparman Marzuki sebagai Sekretaris. Lalu ada sembilan anggota, di antaranya ada nama mantan Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purnawirawan) Kiki Syahnakri.
Ia pernah menjadi Ketua pelaksana Simposium Anti-Partai Komunis Indonesia pada 2016 lalu. Kala itu, Syahnakri pernah berpendapat bahwa rekonsiliasi korban kekerasan masa lalu sudah berjalan alamiah. Untuk itu, pemerintah tidak perlu lagi mencari model rekonsiliasi atas peristiwa tragedi 1965.
"Tidak usah mencari rekonsiliasi yang model baru. Kan sudah terjadi rekonsiliasi secara alamiah," kata Kiki dalam simposium bertema “Melindungi Pancasila dari Kebangkitan PKI dan Ideologi Lainnya” di Balai Kartini Jakarta, Rabu, 1 Juni 2016.
Adapun rincian sembilan anggota tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Apolo Safanpo
2. Mustafa Abubakar
3. Harkristuti Harkrisnowi
4. As'ad Said Ali
5. Kiki Syahnakri
6. Zainal Arifin Mochtar
7. Akhmad Muzakki
8. Komarudin Hidayat
9. Rahayu
Tim pelaksana ini punya empat tugas. Pertama, melakukan pengungkapan dan analisis pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan tahun 2020.
Kedua, mengusulkan rekomendasi langkah pemulihan bagi para korban atau keluarga. Ketiga mengusulkan rekomendasi untuk mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia yang serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Keempat, menyusun laporan akhir.
Selain Tim Pelaksana, Jokowi juga membentuk Tim Pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md, serta Wakil Ketua Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Sementara empat anggota tim pengarah adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Tim pengarah ini bertugas memberikan arahan kebijakan kepada Tim Pelaksana dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana. Lau terakhir, menetapkan rekomendasi.
0 Komentar