Ternyata Pekerja Bergaji Rp.3,5 Juta ke Bawah yang Bakal Nikmati Subsidi Pengalihan BBM Jokowi!

Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT berupa subsidi gaji kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. BLT yang diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, BLT subsidi gaji ini akan menyasar 16 juta pekerja dengan total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 9,6 triliun.

"Dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu. Ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja, yang miliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, dengan total anggaran Rp 9,6 triliun," kata Sri Mulyani, Senin (29/8/2022).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah memerintahkan jajarannya untuk menyebar program bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun, atau senilai Rp 600 ribu untuk masing-masing penerima.

Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) tersebut dialokasikan di tengah isu kenaikan harga BBM, yang telah membuat beban anggaran pemerintah yang terus membengkak.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah mulai memberikan bantalan sosial tambahan bentuk pengalihan subsidi BBM senilai Rp 24,17 triliun. Pembayarannya akan dimulai oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sebesar Rp 150 ribu selama empat kali.

"Jadi dalam hal ini ibu amensos akan bayarkannya 2 kali, yakni Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua. Nanti ibu Mensos bisa jelaskan lebih detail akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima anggaran Rp 12,4 triliun," paparnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengabarkan, pemerintah akan mengalihkan alokasi anggaran untuk subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.

Pemberian bantuan sosial (bansos) ini dimaksudkan guna menjaga daya beli konsumsi masyarakat, di tengah isu kenaikan harga BBM subsidi.

"Kami baru saja bahas dengan presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini untuk tingkatkan daya beli dalam beberapa waktu terakhir," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (29/8/2022).

Sri Mulyani menyebut, tendensi kenaikan harga komoditas dan pengalihan subsidi BBM juga perlu direspon. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan adanya penyaluran bantalan sosial tambahan senilai Rp 24,17 triliun.

"Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada pertama 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai. Pengalihan subsidi BBM sebesar 12,4 triliun," terangnya.

"Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat akan dapatkan anggaran Rp 12,4 triliun," ujar Sri Mulyani.

Menteri BUMN Erick Thohir melalui Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengaku masih menunggu putusan dari pemerintah soal kenaikan harga BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Solar.

Soal rencana harga BBM naik ini, dia meminta masyarakat tidak tergesa-gesa menumpuk pembelian BBM hingga melakukan penimbunan. Sehingga distribusi Pertalite dan Solar di tengah masyarakat tetap terjaga.

"Soal pembatasan kita tunggu saja dari regulator. Jangan panic buying, kalau begitu banyak orang lain tidak dapat jatah BBM-nya. Tunggu saja kebijakan dari pemerintah," kata Arya saat dijumpai di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022).

Arya mengatakan, Kementerian BUMN beserta PT Pertamina (Persero) masih menanti kebijakan dari Kementerian Keuangan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia pun menyerahkan perhitungan harga Pertalite dan Solar nantinya kepada pihak regulator, apakah jadi akan diberikan subsidi tambahan atau tidak.

"Pertamina tidak ikut itu. Pertamina mengikuti. Jadi kalau dinaikkan yang berkurang subsidi pemerintahnya, karena disubsidi pemerintah," imbuhnya.

Di sisi lain, Arya pun mengimbau masyarakat agar tidak panik kala mendengar berbagai isu soal kenaikan harga BBM. Pertamina dipastikan tetap menjaga ketersediaan bahan bakar, selama masyarakat tidak menumpuk pembelian secara sepihak.

"Stok aman, tapi jangan ada panic buying dan sebagainya. Kami tahan bukan penjualan, tapi tahan yang beli agar tidak banyak," ujar Arya.