Kemendagri Cek Langsung Serapan Anggaran dan Inflasi Usai Diperintah Jokowi!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mewanti soal pengendalian inflasi, khususnya pada tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia.

 

Menjawab hal itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertolak ke Sulawesi Tengah untuk memonitoring hal tersebut.

 

“Tim Kemendagri ke Sulawesi Tengah untuk mendorong pengendalian dan penanganan inflasi, serta penguatan Badan Usaha Milik Daerah,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni di Palu, Sulawesi Tengah, seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (23/10/2022).

 

Dia mengatakan, Sulawesi Tengah sudah membuktikan capaiannya dengan memenangkan penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2022 yang diadakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tercatat, provinsi tersebut menempati posisi terbaik kedua senasional dengan nilai investasi sebanyak Rp70,41 triliun.

 

“Perolehan ini merupakan perolehan tertinggi diluar Pulau Jawa. Kami memberikan ucapan selamat, kepada Bapak Gubernur yang telah menerima penghargaan dibidang investasi, nomor dua diseluruh Indonesia,” bangga Fatoni.

 

Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hingga 15 Oktober 2022, data realisasi APBD Provinsi, Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tengah TA 2022 adalah sebesar Rp12.109,10 Miliar atau 60,30% dari total anggaran pendapatan sebesar Rp20.081,18 Miliar.

 

Kemudian, realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se- Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp11.042,41 Miliar atau 52,53% dari total anggaran belanja Rp21.021,07 Miliar. Sementara itu, realisasi pendapatan provinsi Sulawesi Tengah sebesar 64,44% dan realisasi belanjanya mencapai 50,17%.

 

Jika dirinci, untuk realisasi belanja pemerintah kabupaten Sigi sebesar 73,75%; pemerintah kabupaten Banggai Kepulauan: 69,40%; pemerintah kota Palu: 66,12%; dan pemerintah kabupaten Tojo Una-Una: 65,11%. Berikutnya, untuk pemerintah kabupaten Sigi: 65,24; pemerintah kabupaten Banggai: 58,56%; pemerintah kabupaten Parigi Moutong: 56,27; pemerintah kabupaten Donggala: 55,49%; dan pemerintah kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebesar 55,48%.

 

Berdasarkan data tersebut, Fatoni mendorong, agar pemerintah setempat terus mencoba berbagai strategi untuk percepatan realisasi APBD seperti dengan melakukan lelang dini dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah untuk peningkatkan kapasitas SDM.

 

“Penguatan leadership, percepatan penyelesaian administrasi, sinergi dan konsistensi adalah kunci dalam melaksanakan fungsi dan tugas guna menekan laju inflasi,” Fatoni memungkasi.