Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti mengungkapkan banyak kasus gagal ginjal akut pada anak belum terdata.
Karena itu, Brian mengatakan pemerintah perlu meningkatkan surveilans. Dengan demikian, penanganan dilakukan berbasis bukti serta memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat.
"Kami melihat masih ada potensi banyak kasus yang belum terdata dengan baik. Agar ini tidak menjadi fenomena 'gunung es', maka kegiatan surveilans diperkuat," kata Brian dalam keterangan tertulis, Rabu (26/10).
Brian menyampaikan pemerintah berkomitmen menangani kasus gagal ginjal akut anak. Salah satu bukti komitmen itu adalah penyediaan fasilitas kesehatan dan obat-obatan yang diperlukan.
Menurutnya, pemerintah sudah melakukan perawatan dengan memberikan antidotum atau obat penawar Fomipizole. Ia mengatakan sejumlah pasien di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) mulai membaik setelah menerima obat tersebut.
Brian mengatakan pemerintah melakukan penanganan kasus ini secara holistik. Pemerintah memprioritaskan keselamatan rakyat dalam menangani kasus ini.
"Mulai dari tindakan preventif seperti penguatan sosialisasi kepada keluarga, hingga tindakan kuratif seperti hemodialisa (cuci darah) dan pemberian antidotum," ujarnya.
Adapun hingga Senin (24/10), pemerintah mencatat ada 255 kasus gagal ginjal akut yang sebagian besar diderita anak-anak. Sebanyak 143 orang meninggal dunia karena penyakit itu.
Pemerintah menyatakan penyakit ini dipicu cemaean etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirop. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan BPOM untuk menarik obat-obatan berbahaya. BPOM juga berencana menyeret dua perusahaan produsen obat-obatan berbahaya itu.
0 Komentar