Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan soal pentingnya angkutan massal perkotaan. Hal tersebut dikatakannya saat menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka pada Rabu (2/11/2022).
Seperti disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi seusai rapat, Jokowi mengharuskan angkutan massal perkotaan diintensifkan.
"Baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri," ujar Budi.
Sistem angkutan massal membutuhkan percontohan. Budi menyebutkan, kini DKI Jakarta merupakan daerah yang paling representatif untuk digunakan sebagai contoh bagi kota-kota lain di Tanah Air.
"Karena di sini sudah ada MRT, sudah ada LRT nanti ditambah, nanti ada BRT, dan ini menjadi suatu modal bagi Jakarta dan bagi kota-kota yang lain," kata Budi
Selain itu, lanjutnya, Presiden Jokowi juga menekankan agar pemerintah daerah ikut mendukung angkutan massal yang dibangun pemerintah pusat. Salah satunya dengan membangun transportasi pengumpan (feeder) yang dapat membantu masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.
Menhub mencontohkan pada LRT Jabodebek. Dengan demikian, Pemda Bekasi, Pemda Bogor, dan Pemda DKI berkewajiban untuk meneruskan feeder baik itu berupa bus atau angkutan-angkutan lain.
"Tadi sudah disepakati bahwa pemda, baik Pemda Jakarta maupun Pemda Sumatera Selatan akan mendukung adanya feeder," ucap Budi.
Dalam kesempatan tersebut, Budi juga melaporkan kepada presiden terkait perkembangan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta. Menurut Budi, investor dalam pembangunan MRT tidak hanya dari Jepang, tetapi juga dari Korea dan Inggris yang akan ikut masuk sebagai konsorsium.
"Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia itu Kemenhub dan DKI dan pihak Jepang, Korea, dan Inggris," ujar Menhub Budi.
Budi pun menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung visi Presiden Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh. Sedangkan daerah-daerah lain di Tanah Air akan dimulai dengan studi kajian terkait angkutan massal.
"Tentu waktu dari pembangunan ini dikaitkan dengan kemampuan finansial dari pemerintah dan pemerintah daerah," tambahnya.
0 Komentar