Anggota DPR RI Luqman Hakim meyakini pertimbangan utama jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet adalah peningkatan kinerja. Menurut Politikus PKB tersebut, pertimbangan selain kinerja, persentasenya kecil.
"Saya percaya, jika Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet, pertimbangan utamanya tentu peningkatan kinerja kabinet, bukan lainnya," kata Luqman kepada wartawan, Jumat, 23 Desember 2022.
Luqman juga menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan kewenangan penuh presiden Jokowi atau hak prerogatif presiden. Namun, dia mencermati ada kemungkinan Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
"Reshuffle kabinet, sebagai isu publik, belakangan ini timbul tenggelam. Saya lihat Presiden Jokowi memang memberikan sinyal-sinyal atau kode-kode simbolik bahwa dia akan melakukan reshuffle kabinet," ujarnya.
Ihwal waktu reshuffle, ditekankan Luqman, hanya Presiden Jokowi yang mengetahuinya. Di luar itu, kata dia, hanya humor dan isu.
"Kapan dan siapa yang terkena reshuffle? Tentu hanya Tuhan dan Presiden Jokowi sendiri yang paling tahu. Selain Tuhan dan Presiden, paling-paling sebatas mendengar rumor dan isu. Seperti saya dengar isu bahwa akan 'cukup banyak' menteri yang diganti pada reshuffle yang akan datang. Itu contoh isu terkait Reshuffle," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti sejumlah kinerja menteri di Kabinet Jokowi yang dinilai mundur. Dia menyinggung persoalan swasembada beras.
Pernyataan Djarot seolah merespons isu reshuffle kembali mencuat setelah Presiden Jokowi melempar sinyal kemungkinan kembai melakukan kocok ulang menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Menurutnya, status RI saat ini sebagai negara yang mengimpor beras. Bagi dia, ironis karena ada pejabat yang gembar gemborkan swasembada beras. Tapi, faktanya saat ini RI masih saja impor beras.
"Agak prihatin saat kita di masa lalu gembar gembor swasembada beras, tapi ternyata kita impor beras, ketika harganya naik," kata Djarot di Cikini, Menteng, Jakarta, Jumat, 23 Desember 2022.
Dia pun blak-blakan menyebut menteri yang mesti dievaluasi yakni kader Nasdem. Menteri yang dimaksud Djarot adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Menurut dia, dengan dievaluasi agar ada penyegaran yang bisa mendukung kebijakan Jokowi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," lanjut eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Djarot mengatakan evaluasi perlu karena masa jabatan Jokowi akan berakhir dalam kurang dari dua tahun lagi. Dengan evaluasi, arah kebijakan Jokowi diharapkan bisa tercapai.
0 Komentar