Pemerintah Pastikan Pekerja Asing Tak Terlibat Bangun Infrastruktur IKN Nusantara!

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan, hingga saat ini pekerja asing tidak terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) .


Diketahui, pembangunan berbagai infrastruktur pendukung IKN yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) itu terus berlanjut. IKN ditargetkan menggantikan posisi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota baru pada 2024 mendatang.


Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mochammad Zainal Fatah mengungkapkan, hingga 2024 mendatang, lebih dari 250.000 tenaga kerja dibutuhkan untuk mewujudkan IKN yang dirancang menjadi kota rimba dengan pelayanan kelas dunia itu.


"Hingga akhir 2022, kita membutuhkan sekitar 9.300 tenaga kerja yang terbagi dalam lima angkatan dan hingga 2024 mendatang, kita membutuhkan lebih dari 250.000 tenaga kerja (untuk membangun infrastruktur IKN)," ungkap Fatah seusai membuka Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Kontruksi (TKK) untuk Penyiapan Pembangunan Infrastruktur IKN di Bendungan Sepaku Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (27/8/2022).


Dalam kesempatan itu, Fatah menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada pekerja asing yang terlibat dalam pembangunan insfrastruktur IKN. Dia menyatakan bahwa dari 1.535 pekerja angkatan pertama 2022 yang menjalani pelatihan didominasi warga lokal.


"Sampai sekarang, asing tidak ada," tegas Fatah.


Bahkan, Fatah kembali menegaskan bahwa dari 250.000 lebih tenaga kerja yang dibutuhkan hingga 2024 mendatang, pihaknya akan tetap memprioritaskan pekerja-pekerja lokal.


"Prioritas lokal pasti karena kan biaya mobilisasi juga besar," ujarnya.


Fatah juga mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja hingga akhir 2022 nanti, pihaknya akan membuka pendaftaran tenaga kerja IKN melalui website, termasuk media sosial (medsos).


"Pendaftaran ini akan diumumkan Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) melalui website atau media sosial," kata Fatah seraya mengatakan bahwa akan ada 25 jabatan kerja yang dapat diisi oleh para calon tenaga kerja.

Disinggung keterlibatan mahasiswa dalam pembangunan infrastruktur IKN, Fatah menjelaskan bahwa para mahasiswa sengaja dilibatkan karena pembangunan infrastruktur IKN pun menerapkan teknologi, seperti teknologi 3D.


"Jadi nanti kita bisa bayangkan (pembangunan infrastruktur IKN) bisa dilihat secara 3D karena para perancang pun sudah menggunakan teknologi 3D, termasuk metaverse dan itu kita maksimalkan mahasiswa karena pembangunan IKN ini kita jadikan juga momentum untuk belajar teknologi," katanya.


Sementara itu, dalam laporannya, Ketua Penyelenggara Pelatihan dan Sertifikasi TKK untuk Penyiapan Pembangunan Infrastruktur IKN, Dedy Natrifahrizal mengatakan, akan ada 5 tahapan pelatihan dan sertifikasi yang dilaksanakan mulai hari ini hingga Desember 2022 mendatang.


Adapun sasaran calon tenaga kerja konstruksi terlatih dan tersertifikasi sebanyak sekitar 9.300 orang untuk mengisi 25 jabatan kerja di sektor jasa konstruksi yang meliputi kualifikasi operator, teknis analis, dan kualifikasi ahli.


Adapun kegiatan pelatihan dan sertifikasi tahap pertama ini dilaksanakan mulai hari ini hingga 9 September 2022 mendatang untuk 1.535 orang peserta dengan rincian calon tenaga kerja konstruksi dari wilayah Kaltim sebanyak 817 orang.


"500 orang peserta dihadirkan langsung pada acara seremonial ini yang berasal dari Kecamatan Sepaku 121 orang, Kecamatan Penajam 106 orang, Kecamatan Waru 53 orang, dan Kecamatan Babulu 220 orang," sebutnya.


Selain itu, 317 peserta dari Untag Samarinda, Politeknik Negeri Samarinda, dan Universitas Mulawarman hadir secara virtual dan 718 orang dari luar provinsi Kaltim juga dihadirkan secara virtual untuk mengikuti pelatihan building information modelling untuk jabatan kerja BIM Modeller.


Menurutnya, penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi ini juga melibatkan beberapa BJKW dan stakeholder terkait, yakni BJKW 3 Jakarta, BJKW 4 Surabaya, BJKW 5 Kalsel, BJKW 6 Makassar serta Politikenik PUPR Semarang, dan BPSDM PUPR.


Dedy juga mengatakan, pelatihan dan sertifikasi tahap pertama ini dilaksanakan untuk beberapa jabatan kerja di sektor konstruksi, antara lain tukang bangunan umum dengan spesialisasi tukang plester bangunan gedung, tukang pasang bata, tukang besi beton, tukang pasang rangka atap baja ringan, dan tukang pasang keramik.


"Kemudian juga untuk pelaksana lapangan pekerjaan gedung, pelaksana lapangan pekerjaan jalan, juru ukur atau asisten surveyor dan building information modelling untuk jabatan kerja BIM Modeller," sebut Dedy.


Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan prosesi penandatanganan MoU antara Kementerian PUPR yang dilakukan oleh Dirjen Bina Konstruksi, Yudha Mediawan dan disaksikan oleh Sekjen Kementerian PUPR, Mochammad Zainal Fatah dengan Trimble Solutions South East Asia PTE Ltd dan Trimble Navigation Singapore PTE Ltd serta penyematan atribut pekerja secara simbolis oleh para pejabat tinggi kepada para calon pekerja konstruksi.

 

Posting Komentar

0 Komentar