Presiden Jokowi Tegaskan Tak Pakai Duit Utang Bangun IKN, Melainkan Kerja Sama PKBU

Pemerintah memastikan pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) hanya akan memakai dua sumber, yakni APBN dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan pembiayaan melalui APBN hanya mencapai 20 persen dari total anggaran pembangunan IKN. Sementara itu, mayoritas pendanaan akan ditarik melalui skema KPBU atau investasi.

"Investasi, tolong dibedakan utang dan investasi," tegas Jokowi dalam Economic Update 2022 yang ditayangkan pada program Squawkbox, Kamis (18/8/2022). Wawancara ini turut dipersembahkan oleh "BNI For Stronger Indonesia".

Adapun, dia membeberkan total anggaran proyek IKN mencapai US$33 miliar atau Rp487,31 triliun (kurs Rp14.767). Anggaran tersebut bisa berubah, jika pembangunan financial center di IKN menjadi lebih besar dari rencana semula.

"Kalau memang ada financial center-nya tidak se-simple itu, tetapi bisa lebih gede, ya tentu saja akan memakan investasi lebih," terang Jokowi.

Jokowi pun mengingatkan bahwa pembangunan IKN tidak akan selesai dalam jangka pendek. Menurutnya, ini adalah proyek besar yang memakan waktu belasan hingga puluhan tahun.

"Kita tidak membangun tahun ini kemudian rampung, mungkin 15-20 tahun. Ini sebuah pekerjaan besar dalam jangka panjang," ujarnya.

Terkait dengan pandangan publik yang mengaitkan proyek ini sebagai ambisinya, Jokowi mengungkapkan bahwa proyek ini merupakan gagasan lama sejak zaman Soekarno dan pernah dibahas ulang di era presiden Soeharto.

Menurutnya, beban populasi di Indonesia hanya terpusat di pulau Jawa. Padahal, Indonesia memiliki 17.000 pulau. "Satu pulau dibebani 56 persen populasi, kemudian PDB kita 58 persen ada di Jawa. Terus pemerataannya gimana?"

Jokowi menegaskan bahwa proyek ini telah memiliki undang-undang yang mendukungnya. Dalam pengesahan beleid tersebut, 93 persen fraksi di DPR menyetujui pembangunan IKN.