Kantor Staf Presiden Sebut Data Penerima Bansos BBM Jokowi Diperbarui Tiap Bulan!

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo menyebut pemerintah sudah memperbarui data keluarga miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan pemberian Bansos BBM .  Data yang awalnya diperbarui sekali dalam setahun, kini disebut telah diperbarui setiap bulan.

“Update data yang lebih cepat diharapkan bisa meningkatkan akurasi dan ketepatsasaran penyaluran bantuan sosial,” kata Abraham dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 Agustus 2022.

Upaya ini, kata Abraham, dilakukan agar penyaluran bansos alias bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran. Salah satunya untuk bansos tambahan pengalihan subsidi BBM alias bansos BBM Rp 600 ribu yang baru saja diumumkan Presiden Jokowi.

Kemarin, Jokowi mendadak meluncurkan bansos BBM ke masyarakat meskipun di lapangan belum ada kenaikan harga. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga hanya menyebut ini bansos pengalihan subsidi BBM, tanpa mau menerangkan apakah akhiranya BBM pasti dinaikkan.

"Saya berharap bantuan sosial ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga," kata Jokowi di akun twitternya @jokowi, kemarin. 

Lantas Jokowi meluncurkan tiga bentuk bansos. Pertama, bantuan langsung tunai atau BLT Rp 600 ribu kepada kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dengan total anggaran 12,4 triliun rupiah.

Kedua, bantuan Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja yang punya gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran Rp 9,6 triliun. Ketiga, pengalihan 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi transportasi di daerah, ojek dan nelayan, hingga perlindungan sosial tambahan lainnya. Total anggaran Rp 2,17 triliun.

Abraham lantas menyinggung krisis global yang berdampak pada kenaikan harga pangan dan energi. Sehingga, Ia menyebut pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama kepada kelompok yang rentan. 

"Harapannya, perlindungan berupa bansos tersebut bisa menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat," kata dia.

Abraham juga mengungkapkan bahwa pemerintah di berbagai negara tidak menginginkan ada  kenaikan harga BBM untuk masyarakatnya, termasuk pemerintah Indonesia. Sebab, kenaikan harga BBM pasti akan membawa dampak terhadap kenaikan harga komoditas lainnya.

“Semua tahu mana yang populis, mana yang tidak populis,” ucapnya. 

Pemerintah disebut berniat menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar dalam waktu dekat. Kenaikan harga BBM itu dikarenakan pemerintah tak mampu menahan beban subsidi yang membengkak akibat kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah pun mengeluarkan Bansos BBM untuk melindungi masyarakat kelas bawah atas dampak kebijakan tersebut.