Pemerintah Kembali Lanjutkan Kartu Prakerja untuk 500.000 Peserta di 2023!

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali melanjutkan program Kartu Prakerja dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Di tahun 2023 pemerintah akan menerima 500.000 peserta.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR), Selasa (30/8/2022).

"Tahun depan pemerintah masih memberikan Kartu Prakerja," jelas Sri Mulyani. Dalam paparan yang ditampilkan di Banggar tersebut, diketahui di tahun depan pemerintah akan membuka untuk 500.000 peserta.

Jumlah peserta program Kartu Prakerja di tahun 2023 yang mencapai 500.000 peserta lebih rendah dibandingkan jumlah peserta dari dua tahun sebelumnya, pada 2021 pemerintah menerima 5,6 juta peserta dan 2022 2,9 juta peserta.

Untuk diketahui, program Kartu Prakerja sejak 2020 hingga 2021 telah memberdayakan angkatan kerja yang sempat terdampak pandemi Covid-19.

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. 

Pemerintah melalui program Kartu Prakerja memberikan insentif kepada para pesertanya. Setiap peserta bisa mendapat sebesar Rp 3.550.000. Dari angka tersebut, Rp 1.000.000 tidak bisa diuangkan karena untuk dana pelatihan, jika tidak mengikuti pelatihan maka kepesertaan akan hangus dan uang akan dikembalikan ke kas negara.

Sisanya yakni Rp 2.550.000 bisa dipegang masyarakat jika mengikuti pelatihan Kartu Prakerja. Nantinya, manfaat itu diberikan setelah mengikuti pelatihan yang akan ditransfer Rp 600.000 selama empat bulan, dan jika mengisi survei sebanyak 3 kali akan dapat insentif tambahan sebesar Rp 150.000.

Kendati demikian, skema program Kartu Prakerja di tahun depan belum dirinci oleh pemerintah akan seperti apa skemanya. Yang jelas program ini tetap akan masuk di dalam pos perlindungan sosial.

Pada 2023, anggaran program perlindungan sosial dipatok sebesar Rp 479,1 triliun atau menurun 4,7% dibandingkan anggaran tahun 2022 yang sebesar Rp 502,6 triliun.

"Tahun depan dengan anggaran Perlinsos Rp 479 triliun, itu relatif sangat tinggi untuk mendanai program Perlinsos," jelas Sri Mulyani.

Selain kartu prakerja, program perlinsos di tahun depan di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program kartu sembako 18,8 juta KPM, penerima bantuan iuran PBI-JKN 96,8 juta jiwa, Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 20,11 juta jiwa, KIP kuliah 976,8 ribu mahasiswa, subsidi LPG 8 juta metrik ton, serta subsidi listrik untuk 40,7 juta pelanggan.