Tindaklanjuti Instruksi Jokowi, Gubernur Jawa Tengah Siapkan Anggaran Mobil Dinas Listrik pada 2023!

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung penggunaan kendaraan listrik untuk operasional atau mobil dinas (mobdin) seperti diinstruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pihaknya akan menyiapkan anggaran pengadaan mobil ramah lingkungan tersebut pada tahun 2023.

 

Sekedar diketahui, Inpres Nomor 7/2022 yang bernama lengkap Inpres Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu ditandatangani Jokowi 13 September 2022.

 

"Saya sangat mendukung, setuju sekali. Saya sudah beli satu di (Dinas) ESDM buat contoh. Ini kan butuh penganggaran dan akan kita siapkan nanti di 2023," ujar Ganjar di Solo, Jumat (16/9).

 

Meski akan menyiapkannya anggaran di tahun 2023, namun perlu pembahasan dengan DPRD Jawa Tengah terutama soal penganggarannya.

 

"Pemprov Jateng sudah punya satu kendaraan listrik," katanya.

 

Ganjar menjelaskan alasannya mendukung instruksi Presiden karena penggunaan mobil listrik dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

 

"Ini penting banget, saya dukung. Apalagi di tengah masifnya penggunaan energi fosil seperti di Indonesia. Kita harus melakukan percepatan. Kita beli atau leasing, pokoknya tinggal caranya saha,' tandasnya.

 

Terkait kesiapan infrastruktur, Ganjar sangat optimistis terealisasi. Menurutnya langkah Jokowi yang mengeluarkan inpres bisa mempercepat pembangunan infrastruktur. Di antaranya percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

 

"Kalau itu ada dan menjadi kebijakan, kan SPKLU-nya dari PLN bisa segera kita buat, malah bisa dipercepat kan," pungkas Ganjar

 

Ganjar menjelaskan alasannya mendukung instruksi Presiden karena penggunaan mobil listrik dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

 

"Ini penting banget, saya dukung. Apalagi di tengah masifnya penggunaan energi fosil seperti di Indonesia. Kita harus melakukan percepatan. Kita beli atau leasing, pokoknya tinggal caranya saha,' tandasnya.

 

Terkait kesiapan infrastruktur, Ganjar sangat optimistis terealisasi. Menurutnya langkah Jokowi yang mengeluarkan inpres bisa mempercepat pembangunan infrastruktur. Di antaranya percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

 

"Kalau itu ada dan menjadi kebijakan, kan SPKLU-nya dari PLN bisa segera kita buat, malah bisa dipercepat kan," pungkas Ganjar.