Ganjar Pranowo Mendorong Realisasi Program Satu Data Indonesia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong realisasi program Satu Data Indonesia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Upaya ini dilakukan melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU) bersama Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengelolaan data pajak pada Jumat (14/4).

Adapun MoU tersebut mengintegrasikan data pajak Pemerintah Provinsi Jateng dan Kemenkeu yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak.

"Kita sebenarnya butuh dorongan yang kuat dari seluruh pemegang kepentingan untuk satu data Indonesia. Maka kalau boleh disebutkan bahwa satu data Indonesia yang diterjemahkan dalam konteks perpajakan," kata Ganjar dalam keterangannya, Jumat (14/42023).

Lebih lanjut, Ganjar mengungkapkan melalui MoU ini, perpajakan di Jateng mulai dari pajak kendaraan bermotor, restoran, hotel, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dikelola bersama pemerintah pusat.

"Kalau itu bisa jadi satu basisnya apakah NPWP, apakah Dukcapil, NIK, bisa kita jadikan satu dan masyarakat akan kita kasih tau kondisimu seperti ini, kalau ada sesuatu dengan pajak maka caranya begini," ungkapnya.

Ia menjelaskan MoU ini menjadi bagian dari transparansi pemerintah daerah terkait data perpajakan. Transparansi ini, lanjut Ganjar, juga menjadi bentuk tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia (WNI).

"Platform MoU ini kita harapkan menjadi sebuah spirit bersama untuk kita menarik pajak dengan baik, dengan benar, dan tanpa mengurangi potensi ketidakbenaran yang akan muncul. Sehingga masyarakat punya keyakinan 'ya saya wajib pajak yang baik yang seperti ini, tidak ditutupi, semua bisa transparan," urainya.

Sementara itu, Dirjen Pajak Suryo Utomo berharap sinergi ini dapat mewujudkan Satu Desa Indonesia dan mengoptimalisasi penerimaan pajak.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Ganjar yang telah mendukung sinergitas data ini melalui penandatanganan MoU.

"Saya terima kasih kepada Pak Gubernur hari ini kita bisa menyelenggarakan kesepakatan dan tujuan besarnya adalah meningkatkan penerimaan dan satu lagi bagaimana data kami dan data beliau bisa bersinergi karena sangat penting fungsi data untuk tugas masing-masing institusi," tutupnya.

Sebagai informasi, Satu Data Indonesia merupakan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.