Masyarakat harus tau, ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu ada di pemerintah pusat, jalan provinsi itu ada di gubernur, jalan kabupaten itu di bupati/walikota," jelas Presiden Jokowi saat mengambil alih perbaikan jalan Lampung.
Dari viralnya jalan rusak di Lampung, membuat barisan Kadroens menggali jalanan di Jawa Tengah. Tahu dong siapa yang diserang? Ya jelas gubernurnya, yang digadang-gadang menjadi penerus Jokowi 2024 nanti.
Beberapa waktu lalu ada akun twitter bercentang biru membuat cuitan, yang menampilkan jalan lama di Pati. Isinya jelas memaki gubernur dan berlagak melapor ke Jokowi, bahwa jalanan rusak itu ada di Jawa Tengah.
Centang biru memang tidak menggambarkan akhlak akun bernama dhemit ini benar, justru ia mengucurkan berita hoax dengan membawa video lama. Sontak saja itu mengundang perhatian, hingga banyak yang membrondonginya berita terkini, terupdate, dan terpercaya.
Tak kalah sengit dengan warga yang tinggal di Pati. Mereka turun tangan dengan membuat vlog di sepanjang jalan Pati yang sudah diperbaiki. Tak mau diusik oleh barisan pendukung Anies ini, potret jalan mulus dilampirkan ke kolom komentarnya.
Ada apa dengan pendukung Anies ini, kok senang sekali bikin berita hoax? Apa mereka tidak malu? Apa yang dilakukan barisan kadroens ini justru menjatuhkan junjungannya, karena tingkah amoralnya yang sudah kelewat batas.
Tak heran bukan salah satu dari mereka memiliki rekam jejak masuk bui karena berani menyebarkan berita hoax. Tidak kapok, kini mereka malah melebarkan sayap dalam membuat dan menyebarkan berita palsu.
Baiklah agar semua terang kita bedah saja penjelasan dari presiden Jokowi tadi, tentang kewenangan pengelolaan jalan.
Namanya otonomi daerah yakni kewenangan yang diberikan ke daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat secara mandiri. Diantara semua provinsi di Indonesia, yang memiliki kedudukan khusus hanya Jakarta.
Yap sesuai namanya Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini berbeda dengan provinsi lainnya, dimana pemerintah daerahnya hanya ada Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta saja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di ibukota.
Artinya semua urusan warga Jakarta dipegang gubernur dan jajarannya saja, tidak ada pemerintah daerah lainnya. Beda lagi dengan provinsi lain yang memberlakukan otonomi daerah maupun otonomi khusus.
Tidak seperti DKI Jakarta yang semua urusannya dipusatkan pada gubernurnya. Adanya otonomi daerah menegaskan, bahwa tidak semua masyarakat bersinggungan langsung dengan pemerintah pusat. Termasuk urusan jalan tadi yang sudah dibagi tanggungjawabnya.
Mana yang termasuk jalan nasional, provinsi, dan kabupaten, pembagiannya sudah diplotkan untuk masing-masing pejabat daerah yang dipasrahi tanggungjawab, jika ada kerusakan ataupun problematika yang lain. Seperti yang dibilang Jokowi tadi, secara garis besar memang diambil alih oleh pemerintah pusat, tapi dalam pelaksanaannya dibantu dengan pejabat daerah.
Iya dong kalo segala perbaikannya dipikulkan ke pempus dalam artian presiden yang melakukan semua, pemdanya enak dong tinggal ongkang-ongkang kaki, hehehe.
Itulah fungsi dari otonomi daerah tadi kawan, sudah mengatur tugas dan kewenangan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, baik gubernur, bupati/walikota, hingga pemerintah terkecilnya yakni desa.
Hal serupa yang terjadi di provinsi padat penduduk seperti Jawa Tengah, tidak semua diurus oleh Gubernur. Masing-masing pejabat daerah di Jateng sudah mendapat tugas dan wewenangnya. Sama dengan yang dipaparkan Jokowi, jalan rusak di Jateng bukan keseluruhan menjadi tugas dan kewenangan Ganjar untuk memperbaikinya.
Seperti yang kembali diviralkan akun twitter Dhemit tadi yang memperlihatkan kerusakan ruas jalan Puncel Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati. Berkat bantuan dari pemprov Jateng, jalan kabupaten itu sekarang sudah mulus.
Kepala Dewan Pembantu Umum (DPU) Jateng terus berkoordinasi dalam perbaikan jalan yang pekerjaannya terbagi menjadi dua ruas, yakni Kecamatan Dukuhseti yang berbatasan dengan Kabupaten Jepara dengan Kecamatan Dukuhseti menuju Kecamatan Tayu.
Walaupun otonomi daerah sudah mengatur urusan daerah di setiap provinsi, tapi Ganjar tak melepas begitu saja pekerjaan dan tanggungjawab kepala daerah di Jateng. Seperti kasus jalan rusak tadi, ia membuat aplikasi jalan cantik, disitu warga Jateng bisa melapor jalan rusak di daerah tempatnya tinggal.
Lewat aduan, Ganjar bisa mengkomunikasikan kembali masalah jalan dengan bupati/walikota yang memiliki tanggungjawab atas jalan tadi. Kalau memang membutuhkan bantuan, para bupati/walikota ini akan berkonsultasi kepada sang gubernur dan DPU nantinya yang ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut.
Ya contohnya jalan puncel di Kabupaten Pati, setelah ada laporan di aplikasi jalan cantik, komunikasi dimasifkan dan bantuan pun diturunkan pemprov lewat DPU. Dalam pembangunannya pun tetap terpantau, agar semua berjalan cepat dan realisasi dananya juga optimal.
Dalam memerintah, Ganjar Pranowo tidak hanya mengandalkan komunikasi aktif dengan para pejabat daerahnya. Untuk menghubungkan dengan rakyatnya langsung, aplikasi lapor gub dan jalan cantik tadi menjadi satu solusi.
Ganjar melibatkan rakyat dalam setiap kebijakannya, karena rakyat inilah kontrol sosial, sekaligus mata-mata dari segala tindak-tanduk pejabat daerah dalam melayani mereka. Kekurangan harus disampaikan, karena hanya merekalah yang merasakan kinerja pejabat daerah yang diimplementasikan dalam pelayanan dan administrasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jadi sudah jelas bukan bagaimana negara kita mengatur urusannya. Negara kita negara besar dengan jumlah rakyat 200 juta lebih, tidak mungkin jika hanya diatur dengan kepala negara yakni presiden dan kepala daerahnya yakni gubernur saja. Tapi ada perangkat lain yang membantu.
Begitu pula dengan jalan rusak di Jawa Tengah tadi, tidak bisa sembarangan menyalahkan dan melemparkan tuduhan asal begitu saja kepada Ganjar. Ada kewenangan, tugas yang sudah diatur dalam rumusan otonomi daerah.
Artinya tidak ada kesemena-menaan dalam mengatur rumah tangga daerahnya sendiri-sendiri. Walaupun begitu, Ganjar masih memfasilitasi warganya supaya kepala daerah ini disenggol agar segera berbenah diri demi kenyamanan mereka.
Inilah yang perlu diketahui bangsa Kadroens, edukasi bagaimana negara kita ini menjalankan pemerintahannya. Kalau memang mereka tidak mau memahaminya karena terus-terusan menggulirkan hoax, ya sudah minta Anies Baswedan untuk mendirikan negara sendiri saja, hahaha.
Sekian kawan semoga informasi ini bermanfaat, dan mencegah hoax menjamur di kalangan rakyat Indonesia.
0 Komentar