Pemerintah Tegaskan Limbah Kendaraan Listrik Masih Jadi Persoalan Krusial

Kendaraan listrik dipercaya merupakan salah satu langkah gebrakan yang dapat menekan gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari kendaraan bermotor (CO2) sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar fosil.

Sebab saat ini, GRK dan penggunaan bahan bakar fosil menjadi perhatian dunia karena kondisinya yang cukup memperhatinkan. Sehingga era elektrifikasi mulai digerakkan dalam lingkup global menuju Zero Net Emission.

Namun faktanya, kendaraan listrik berbasis baterai ini belum benar-benar ramah lingkungan, sebagaimana dikatakan Kasubdit Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ratna Kartikasari.

Menurut dia, ada komponen yang hingga kini masih menjadi pembahasan karena limbahnya sangat berbahaya seperti sumber listrik dari pembangkit listrik thermal untuk charging baterai dan komponen baterai itu sendiri.

"Apabila pembangkit listrik masih mengandalkan batu bara, itu sama saja, Jadi cuma memindahkan masalah. Di perkotaan masalah beres tapi di daerah pinggiran masih akan tetap menghasilkan emisi," ujar Ratna dalam sebuah tayangan di kanal YouTube InfoKPBB, Minggu (7/8/2022).

Masalah lingkungan lainnya, lanjut Ratna juga ada pada proses pembuatan baterai kendaraan listrik. Ia menyebut, penambangan logam dan mineral dapat menimbulkan kerusakan serta pencemaran lingkungan.

Saat baterai nantinya didaur ulang sekalipun, masih berpotensi menghasilkan air limbah dan emisi. Sebab, baterai lithium terdiri dari casing, anoda, katoda, separator, elektrolit, dan komponen beracun lainnya.

"Baterai lithium mengandung logam berat dan senyawa organik yang beracun. Pembuangan limbah baterai lithium yang tidak tepat dapat mengakibatkan risiko lingkungan memiliki efek buruk bagi kesehatan hewan dan manusia," katanya.

Potensi masalah lingkungan lain pun datang dari panel listrik kendaraan listrik pasca pemakaian. Ini pun berpotensi menjadi E-waste jika tidak dikelola dengan baik.

"Jangan sampai kita hanya fokus menurunkan emisi yang ada di perkotaan, tapi di sektor-sektor lain muncul masalah baru. Jadi ini harus dilihat secara keseluruhan, tidak hanya di bagian hilir, tapi hulunya perlu diperhatikan," ujar Ratna.