Pemerintah akhirnya memilih opsi pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi seperti RON 90 atau Pertalite dan juga Solar Subsidi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah merancang pembatasan pembelian bahan bakar dengan skema subsidi perorangan.
"Sistemnya masih dirancang karena harus on dulu," paparnya saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Sabtu (20/8/2022).
Untuk menjalankan skema ini, pemerintah akan tetap menggunakan aplikasi My Pertamina. Menurut Airlangga, datanya tengah dikumpulkan.
"Kita bicara subsidi perorangan bukan kendaraan," tegasnya.
Namun, skema subsidi ini tetap akan berbasis nomor polisi kendaraan.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya membeberkan tiga opsi terkait dengan permintaan Pertalite dan solar subsidi yang meningkat, disertai dengan tingginya harga bahan bakar tersebut.
Pertama, pembatasan dilakukan berdasarkan besaran kriteria cubicle centimeter (cc) kendaraan. Kedua, pembelian Pertalite hanya mobil umum dan roda dua atau motor saja.
Ketiga, pembelian hanya untuk warga yang tidak mampu berdasarkan data dan akan diberikan subsidi melalui PKH atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) ataupun Bantuan Sosial (Bansos) sembako.
"Itu yang kemungkinan bisa dipakai, tapi masih ada alternatif yang belum final," ungkap Jokowi dalam Economic Update 2022, Kamis (18/8/2022).
Airlangga, saat ditemui CNBC Indonesia, menegaskan bahwa pemerintah belum akan menaikkan harga Pertalite dan solar subsidi pada kuartal III/2022.
Menurutnya, Presiden belum memberikan arahan terkait dengan kenaikan harga.
"Tidak kuartal III, yang penting kita lihat tahun depan. Message-nya menunggu keputusan Presiden," kata Airlangga.
0 Komentar