Jokowi Tegaskan Bawahannya, Minta Inflasi Ditekan Jadi di Bawah 3 Persen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan laju inflasi nasional dapat ditekan menjadi kembali ke level di bawah 3 persen. Pasalnya inflasi saat ini cukup tinggi, yakni 4,94 persen (year on year/yoy) per Juli 2022.

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) laju inflasi per Juli 2022 itu bahkan menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015.

 

Jokowi mengatakan, inflasi nasional bisa kembali terkendali jika pejabat daerah dan pusat, serta tim pengendali inflasi di daerah dan pusat, bisa berkoordinasi dengan baik untuk memastikan kecukupan pasokan pangan. Hal ini mengingat pemicu inflasi terbesar adalah gejolak harga pangan (volatile food).

 

"Saya menyakini kalau kerja sama, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga tim pengendali inflasi daerah dan pusat semuanya bekerja, maka ini rampung, selesai, untuk mengembalikan lagi ke angka di bawah 3 persen. Wong kita barangnya (komoditas pangannya) juga ada kok," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8/2022).

 

Pada dasarnya, kata Jokowi, komoditas pangan yang dibutuhkan ada di Indonesia, hanya saya perlu dihubungkan antardaerah. Seperti pada komoditas beras yang disebutnya banyak tersedia di Merauke, maka daerah-daerah yang kekurangan beras seharusnya bisa mengambil dari Merauke.

 

Ia menambahkan, jika persoalannya adalah biaya transportasi yang mahal, menurutnya bisa diatasi dengan daerah menggunakan pos anggaran tak terduga. Jokowi bilang, hal ini sudah disampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

 

"Mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi itu. Gunakan. Saya sudah perintahkan ke Mendagri untuk mengeluarkan surat keputusan atau surat edaran yang menyatakan anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah," jelas dia.

 

Di sisi lain, ia meminta, untuk seluruh kepala daerah mengetahui laju inflasi di wilayahnya guna mencari solusi yang tepat agar terkendali. Dia bilang, kepala daerah perlu mengetahui apa yang menjadi pemicu inflasi di wilayahnya, sehingga komoditas itu bisa dipenuhi dari wilayah lain yang mengalami surplus.

 

"Saya ingin bupati, walikota, gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim pengendali inflasi. Tanyakan di daerahnya apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi, bisa saja beras, bisa saja bawang merah, bisa saja cabe, dan dicek," kata Jokowi.

 

"Lalu tim pengendali inflasi pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan. Ini harus disambungkan karena negara ini negara besar sekali, ada 514 kabupaten/kota, 37 provinsi," tutup dia.