PBNU Ungkap Program BLT Pasca Kenaikan BBM Sejalan dengan Kaidah Fiqih Islam!

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrur Rozi menilai subsidi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat kurang mampu sesuai perintah fiqih.

 

Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perilaku manusia (amaliah) yang digali oleh ulama dari dalil-dalil yang terperinci.

 

Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia akibat tekanan ekonomi global mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM agar negara tidak jatuh ke dalam resesi dan kebangkrutan. Ia mencontohkan negara Venezuela yang mengalami krisis dan bangkrut akibat mempertahankan subsidi di luar dari kemampuannya.

 

"Oleh karena itu, kita menyadari bahwa tidak mungkin Indonesia terus terbebani oleh bantuan subsidi yang di luar kemampuan, sehingga penyesuaian harga BBM dinilai sebagai pilihan terbaik yang diambil pemerintah," ujar dia dalam keterangannya Sabtu (17/9/2022).

 

Selain itu, Gus Fahrur juga menilai bahwa pemerintah tidak serta merta melakukan penyesuaian harga BBM, tetapi justru mengalihkan subsidi untuk bantuan sosial (bansos), BLT dan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, yang kemaslahatannya dapat dirasakan semua orang.

 

Gus Fahrur juga mengemukakan pengalihan subsidi pada masyarakat miskin adalah perintah syariah. Ia menjelaskan bahwa dalam zakat, fakir miskin adalah objek utama, termasuk dalam hal subsidi.

 

Ia menjelaskan bahwa secara fiqih Islam, orang yang boleh dibantu hanya orang-orang kurang mampu. Maka ketika pemerintah mengalihkan subsidi BBM kepada orang tidak mampu demi kemaslahatan, maka sudah sepatutnya langkah pemerintah untuk diberikan dukungan penuh.

 

Hal senada sebelumnya juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud. Ia menjelaskan bahwa sasaran dari penyesuaian harga BBM adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat yang membutuhkan.

 

Marsudi memandang bahwa suatu kewajiban untuk membangun kemaslahatan bangsa. Maka kebijakan Presiden sebagai pemimpin yang memprioritaskan masyarakat kurang mampu untuk membangun kemaslahatan bangsa, harus diyakini oleh semua pihak sebagai pilihan yang terbaik.

 

Ia juga mengemukakan bahwa inti dari ekonomi Pancasila adalah kemaslahatan sehingga kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi merupakan tindakan yang tepat, yaitu agar nilai guna subsidi tepat sasaran.

 

Tokoh agama dari Sumatera Barat, Buya Mas’oed Abidin juga memiliki pandangan serupa. Buya menilai bahwa fungsi APBN seharusnya dapat dialihkan secara langsung kepada masyarakat miskin dan juga berbagai sektor utama seperti sektor Kesehatan dan Pendidikan.

 

Buya juga menegaskan bahwa subsidi BBM sebaiknya tetap harus diatur penggunaannya agar tertuju pada kelompok masyarakat yang berhak menerima. Sehingga Buya berharap masyarakat mendukung penuh penyesuaian harga BBM subsidi karena hal tersebut tidak bisa dihindari oleh karena faktor global dan terjadi di berbagai negara.