Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyentil kepala daerah yang masih menyimpan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di bank. Tercatat, hingga saat ini Rp278 triliun dana Pemda hanya mengendap di bank.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengakui, serapan belanja dan anggaran pemerintah daerah memang masih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu.
"Saya sudah sampaikan waktu rapat hari Senin (28/11) yang lalu dengan seluruh kepala daerah, gubernur, bupati/walikota, anggaran ini rendah dibanding tahun 2021 lalu 30 November, itu 64 persen," ujar Mendagri di Ritz-Carlton Hotel Jakarta, Rabu (30/11).
Mendagri Tito langsung menurunkan tim untuk mengecek apa saja permasalahannya. Dia menemukan bahwa ada Pemda yang punya kontrak sampai akhir tahun baru dibayar.
"Otomatis pekerjaan selesai baru dibayar. Kalau itu dibayarkan sebelum kontrak selesai, bisa jadi masalah hukum. Membayar pekerjaan yang belum selesai itu periksa KPK, Kejaksaan Agung, Polisi, kena nanti," terangnya
Kedua, kendala kelambatan pada waktu lelang. Itu mengakibatkan proyeknya belum berjalan, atau terlambat berjalannya. Ketiga, ada juga kepala daerah yang kurang mampu untuk mengkoordinasikan, atau tidak terlalu peduli dengan angka belanja daerah.
"Sehingga mereka bekerja rutin-rutin saja, harusnya dia kumpulkan sekda, kepala badan keuangan, dan seluruh komponen kepala dinas yang ada. Disisir satu-satu, mana kepala dinas, SKPD yang belanja rendah, apa masalahnya. Kadang-kadang membutuhkan tekanan dari atasan. Kalau enggak, ya mereka landai-landai aja," urainya.
Jokowi tercatat tak cuma sekali ini marah soal dana Pemda mengendap di bank. Berikut rinciannya:
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyayangkan besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di bank. Dia menuturkan, pada Oktober hingga November 2019 tercatat ada Rp220 triliun dana daerah yang disimpan di bank.
"Perlu saya ingatkan, di Oktober, November 2019 lalu uang yang ada di bank-bank daerah di mana APBD disimpan masih pada angka Rp220 triliun," kata Jokowi dalam Rakornas Investasi di Hotel Ritz Carlton Pasific Place Jakarta, Kamis (20/2).
Dia mengakui bahwa hingga akhir 2019, jumlah anggaran yang mengendap di bank-bank daerah berkurang menjadi Rp110 triliun. Namun, tetap saja jumlah itu dinilai tergolong kecil sebab masih ada Rp110 triliun lagi yang masih mengendap di bank.
"Masih angka yang besar Rp110 triliun ini. Kalau itu bisa dihabiskan, beredar di masyarakat ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi kesejahteraan," jelasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali kesal dengan masih banyaknya anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) terparkir di bank. Bahkan, nilainya naik. Padahal 2021 sebentar lagi akan segera berakhir.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana Pemda di bank pagi ini mencapai Rp226 triliun. Angka ini naik, dari Oktober 2021 lalu, hanya sekitar Rp170 triliun.
"Ini perlu saya peringatkan. Loh uang kita sendiri tidak digunakan," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021, Rabu (24/11).
Kepala Negara mengatakan, sebagian besar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tengah dialokasikan ke Pemda. Nilainya tidak sedikit. Kurang lebih Rp642 triliun. Ini disalurkan baik ke provinsi, mupun kabupaten/kota.
"Artinya itu uang yang siap Rp642 triliun. Kita belum menggunakan uang orang lain, ini uang kita sendiri saja," kata Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendesak Pemda, baik gubernur maupun bupati segera menghabiskan anggaran sebelum menarik investasi. Bila dana yang berasal dari dua sumber itu terealisasi dengan baik, maka multiplier effect-nya pun akan tercipta.
"Uang kita sendiri dihabiskan segera, direalisasikan segera, baru cari investor untuk uang datang. Logika ekonominya seperti itu. Ini masih Rp226 triliun, lho. Gede sekali ini," kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dibuat gusar oleh kepala daerah. Hal ini dipicu adanya alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senilai Rp278 triliun yang masih tersimpan di bank sampai hari ini. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 di Ritz-Carlton Hotel Jakarta, Rabu (30/11).
"Mumpung ada gubernur, saya ingatkan, pagi tadi saya cek, uang yang ada di bank masih Rp278 triliun," ujar Jokowi.
Jokowi pun menyesali di saat arus modal masuk dalam bentuk investasi antre, anggaran daerah justru masih tersimpan aman di bank.
"Kita ini cari uang dari luar untuk masuk, terjadi pertukaran uang. Tetapi yang kita sendiri, transfer dari Menteri Keuangan ke kepala daerah justru tidak dipakai. Kata bu Menteri (Sri Mulyani Indrawati) ada beberapa anggaran di kabupaten/kota/provinsi yang ada di bank yang belum dipakai," bebernya.
"Tadi saya sudah bicara ke pak Mendagri, tolong dicek saldo-saldonya. Situasi sangat sulit, tapi malah itu didiemin di bank, tidak dibelanjakan. Gede banget, Rp278 triliun," pinta Jokowi.
Jokowi lantas minta kepala daerah agar sisa APBD 2022 segera dibelanjakan, terlebih kini sudah mendekati tutup tahun. "Realisasi belanja nasional sudah masuk di angka 76 persen, daerah baru 62 persen. Besok sudah Desember. Artinya, arus modal masuk lewat investasi, tapi uang yang ada di kantong sendiri tidak direalisasikan," pungkas Jokowi.
0 Komentar