Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menampik tudingan adanya campur tangan pemerintah yang menguntungkan beberapa partai politik pada Pemilu 2024. Moeldoko menegaskan, membolehkan parpol bukan kepentingan pemerintah.
"Nggak ada itu, nggak ada kepentingan dari Istana," kata Moeldoko saat ditemui wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/1/2023).
Moedoko meminta untuk tidak asal menuding Pemerintah ikut terlibat dalam proses tahapan Pemilu. Dia meminta pihak-pihak yang menuding melakukan konfirmasi ulang.Begitu juga terkait tudingan dari perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay yang mengatakan adanya intervensi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ini siapa (yang dituding). Kalau Menkopolhukam, tanya ke Menkopolhukam. Yang jelas, di Istana nggak ada itu," ujarnya.
Sebelumnya, rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/1/2023) mendadak berlangsung tertutup
Hal itu terjadi ketika Hadar Nafis Gumay dari Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) membeberkan bukti-bukti kecurangan komisioner dan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang salah satunya memerintahkan agar Partai Gelora diloloskan ikut menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Mendadak Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia langsung mengubah rapat menjadi tertutup bagi wartawan. Saat rapat masih terbuka, Hadar menjelaskan temuan dugaan kecurangan, bukti-bukti, dan keterlibatan lembaga negara, seperti Istana dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Ketika mendengar ada nama lembaga negara lain disebut perwakilan Koalisi, Doli langsung memotong penjelasan Hadar. Politikus Partai Golkar tersebut meminta rapat dilanjutkan secara tertutup.
"Sebentar Pak, saya kira, saya mohon maaf teman-teman, karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi, saya kira rapat ini kita alihkan tadinya terbuka ke tertutup saja," kata Doli di gedung DPR, Senayan, Rabu.
"Itu perlu dikonfirmasi lagi," ujarnya.
0 Komentar