Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta bupati dari 17 kabupaten untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng. Ia juga mendesak bupati dan jajarannya menyinkronkan data agar penanganan kemiskinan di Jateng dapat berjalan tepat dan tepat sasaran.
Adapun 17 kabupaten tersebut di antaranya Banyumas, Banjarnegara, Blora, Brebes, Cilacap, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo. Kemudian Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, dan Magelang.
"Maka hari ini kami kejar, agar data mereka bisa masuk. Tadi ada yang menawar, saya minta waktu 2 minggu. Nggak! Saya hanya kasih satu minggu saja, kalau nggak gitu nanti nggak cepet," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/2/2022).
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kemiskinan Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jateng, Selasa (14/2).
Ganjar menjelaskan hingga saat ini, baru ada empat kabupaten yang telah melakukan verval 100% secara manual menggunakan Excel, yakni Cilacap, Banyumas, Kebumen dan Brebes. Meski begitu, keempat daerah tersebut masih perlu melengkapi komponen di aplikasi SIKS DJ.
"Hasil verval yang sudah masuk agar digunakan sebagai dasar intervensi baik oleh desa, kabupaten, provinsi maupun pusat dan sumber potensi pendanaan lainnya tanpa menunggu selesainya verval 100%," terangnya.
Ganjar juga meminta bupati untuk menginstruksikan camat dan kades untuk menjalankan peran sesuai dengan hasil rapat koordinasi di 7 lokasi. Terutama, kecamatan dan desa yang progres vervalnya masih rendah atau di bawah 25%.
Ganjar menambahkan penanganan sektor dan subsektor kemiskinan harus segera dilakukan oleh kabupaten/kota. Misalnya, penanganan pada faktor kemiskinan non-makanan seperti jamban, listrik, rumah tak layak huni, hingga sekolah.
"Kita langsung membagi tugas di Kabupaten itu kita bisa menangani problem kemiskinan itu apa saja, sektor dan subsektor nya," tuturnya.
"Maka ini kita minta seluruh data yang ada di sana. Kedua, juga diinternalisasikan dengan stunting," sambung Ganjar.
Ganjar menyebut sejumlah bupati telah melakukan berbagai langkah untuk mendapatkan data akurat soal tingkat kemiskinan. Salah satunya adalah terjun langsung ke lapangan.
Selain itu, Ganjar mengungkapkan para bupati telah menjalankan instruksinya terkait percepatan penurunan angka kemiskinan. Antara lain optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR), koordinasi dengan Badan Amil Zakat (Baznas), serta diaspora di kabupaten masing-masing.
"Nah ini contoh kreatif yang sudah ada, bahkan ada kabupaten yang mengembangkan. Makanya, Minggu depan, kami lihat progresnya lagi. Tak tagih terus," tandasnya.
Sebagai informasi, dalam rakor tersebut Ganjar juga menerbitkan SK SK Gub No 465/13 Tahun 2023 tentang satuan tugas (satgas) penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi Jateng. Satgas ini bertugas untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Jateng.
0 Komentar