Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo respon langsung permintaan Bupati Arif Rohman untuk mendukung pembangunan jalan di Kabupaten Blora.
Ganjar sigap menyikapi permintaan tersebut, menurutnya pria rambut putih soal jalan dan lain-lainnya sudah disampaikan oleh pihaknya langsung ke Menteri PUPR pada saat bertemu di Medan Sumatera Utara.
"Soal jalan dan sebagainya sudah. Kami sudah bicara dengan Menteri PUPR, ada dana sekira Rp 31 triliun. Kami sudah ngobrol di Medan dan sudah kami sampaikan itu," ungkap Ganjar saat Rapat Koordinasi Evaluasi Percepatan Penanganan Kemiskinan bersama Gubernur Jawa Tengah di Kota Semarang, Senin (13/2/2023).
Dibeberkannya, hal serupa pun ada usulan dari Kabupaten Kebumen dan Purbalingga.
Ada yang dapat, ada yang tidak dapat sehingga dirinya ikut mengawal.
"Kebumen dan Purbalingga, kenapa kok bisa yang sana dapat, yang sini dapat, dan yang situ enggak. Oh ternyata karena ada anggota DPR," imbuh Ganjar.
"Jadi yang tidak ada anggota DPR nya, akhirnya kami yang ngomong." Kata dia.
"Pak Bupati, Inpresnya sudah disiapkan," lanjut Ganjar Pranowo.
Kecuali jika ada jalan desa akses pertanian di dalam kawasan hutan yang hasil pengukurannya akan jadi (bisa menekan kemiskinan), Ganjar menyatakan eksekusi.
Dikatakannya, untuk jalan provinsi terlalu jauh untuk konteks pengurangan kemiskinan (rapat ini, red), nanti akan dibahas di musrenbang.
Mendengar jawaban Ganjar, Arief lega karena Ganjar ikut mendorong terbitnya Inpres Jalan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora.
Sebab, memang saat ini Presiden Joko Widodo melalui Kementerian PUPR sedang menyiapkan regulasi agar Pusat dapat membantu pembangunan infrastruktur di daerah.
"Semoga perjuangan ini diberikan keberhasilan. Kami tahu banyak jalan provinsi di Blora yang rusak seperti Ngawen - Kunduran, Ngawen - Japah - Todanan, dan Cepu - Kedungtuban - Randublatung," beber Arief.
"Kami berharap DPU BMCK Jateng bisa ikut mengawal pembangunan nya juga melalui Inpres Jalan," imbuhnya.
Sebelumnya Arief menyampaikan, masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Blora, yakni 11,53 persen pada 2022. Salah satu factor penyebab adalah karena banyaknya desa miskin di tengah hutan yang belum memiliki akses infrastruktur secara baik.
Karena infrastruktur belum baik, mereka (warga tengah hutan) sulit untuk melaksanakan aktivitas ekonomi, mengangkut hasil bumi, dan mengakses pendidikan hingga kesehatan.
"Di Kabupaten Blora ada 47 persen wilayah berupa hutan. Mayoritas penduduk miskin ekstrem kami berada di wilayah hutan. Yang mana dari 271, ada 138 desa yang berada di wilayah hutan,’’ papar Arief.
Dia mengungkapkan, problem yang ada masih soal infrastruktur.
"Kami mohon dukungan kepada Pemprov Jateng. Ada beberapa jalan prioritas kami yang sudah kami selesaikan dengan APBD dan dana pinjaman," sebutnya.
"Kini kami sedang fokus bagaimana membangun akses Randublatung - Getas arah Ngawi (Jawa Timur) di kawasan hutan KHDTK UGM yang kami dorong melalui Inpres Jalan," jelasnya lagi.
Dikatakannya, jalan-jalan provinsi yang ada di Kabupaten Blora juga dalam kondisi rusak.
Blora juga sudah komunikasi dengan Kepala DPU BMCK Jateng untuk bisa ikut mendorong pembangunannya melalui Inpres Jalan dengan anggaran dari Pusat.
0 Komentar