Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggandeng 17 bupati guna mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Ganjar menginstruksikan belasan bupati menyinkronkan data agar penanganan kemiskinan di Jawa Tengah bisa cepat dan tepat sasaran.
Ganjar bercerita kalau ada bupati yang sempat menawar agar datanya dikumpulkan dalam waktu dua pekan. Namun ia dengan tegas menolaknya.
"Maka hari ini kami kejar, agar data mereka bisa masuk. Tadi ada yang menawar, saya minta waktu 2 minggu. Nggak! Saya hanya kasih satu minggu saja, kalau nggak gitu nanti nggak cepet," kata Ganjar dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kemiskinan Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jawa Tengah, Selasa (14/2/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Ganjar juga menerbitkan SK Gubernur Nomor 465/13 Tahun 2023 tentang satuan tugas (satgas) penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi Jateng. Satgas ini bertugas untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Jateng.
"Kita langsung membagi tugas di kabupaten itu kita bisa menangani problem kemiskinan itu apa saja, sektor dan subsektornya," ujarnya.
Adapun, 17 kabupaten itu di antaranya Banyumas, Banjarnegara, Blora, Brebes, Cilacap, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo.. Kemudian Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, dan Magelang.
Lebih lanjut, Ganjar berkata baru ada empat kabupaten yang telah melakukan verval 100 persen secara manual menggunakan excel yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen dan Brebes. Namun, dia menyebut daerah itu juga harus melengkapi komponen di aplikasi SIKS DJ.
"Hasil verval yang sudah masuk agar digunakan sebagai dasar intervensi baik oleh desa, kabupaten, provinsi maupun pusat dan sumber potensi pendanaan lainnya tanpa menunggu selesainya verval 100 persen," ujarnya.
Terkait hal itu, Ganjar juga meminta bupati agar mendorong camat dan kepala desa untuk menjalankan peran sesuai dengan hasil rapat koordinasi di 7 lokasi khususnya kecamatan dan desa yang progres vervalnya masih rendah, di bawah 25 persen.
Ganjar berkata penanganan sektor dan sub sektor harus segera dilakukan oleh kabupaten kota. Misalnya penanganan pada faktor kemiskinan non makanan, contohnya jamban, listrik, rumah tak layak huni, hingga sekolah.
"Maka ini kita minta seluruh data yang ada di sana. Kedua, juga diinternalisasikan dengan stunting," ujarnya.
0 Komentar