Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dianggap bukan sebuah hal baru. Fenomena ini sudah terjadi sejak era pemerintah terdahulu.
Mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Meneristek), Bambang Brojonegoro mengatakan, pemberian subsidi BBM tidak menjadi persoalan, asalkan diimbangi dengan program bantuan sosial tepat sasaran. Sehingga daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh.
“Dan agar penyesuaian harga BBM bersubsidi tidak melemahkan daya beli masyarakat bawah, pemerintah perlu memastikan inflasi harga bahan-bahan pokok, seperti daging, telur, cabai, atau beras, dapat dicegah,” ujar Bambang dalam diskusi virtual, Jumat (2/9).
Sementara itu, Pemerhati Isu Global dan Strategis Imron Cotan mengatakan, program bantalan sosial yang diluncurkan pemerintah bertujuan untuk memastikan daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh oleh penyesuaian harga BBM. Sehingga masyarakat tidak terlalu terdampak.
’’Penyesuaian harga BBM bersubsidi bukan hal yang baru karena juga dilakukan oleh pemerintah-pemerintah terdahulu. Yang penting pemerintah memastikan bahwa daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh,” ujar Imron.
Sebagaimana diketahui, pemerintah meluncurkan tiga bantalan sosial yang terdiri dari BLT kepada 20,6 juta masyarakat lapisan bawah sebesar Rp 600.000 per keluarga per bulan; subsidi upah kepada 16 juta pekerja, sebesar Rp 600.000 per kepala perbulan; dan subsidi untuk sektor transportasi, ojek, dan nelayan, sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum, yang dikelola oleh pemda-pemda di seluruh Indonesia.
Menurut Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Mukhaer Pakkanna pemberian subsidi biasa dilakukan oleh negara-negara lain. Namun, akibat tekanan berat terhadap APBN saat ini, sebagai dampak dari krisis energi global. “Penyesuaian harga BBM bersubsidi memang tidak terelakkan, sepanjang meningkatkan produktivitas,” papar dia
0 Komentar