Salah satu upaya Pemprov Jateng untuk penertiban tambang di wilayah Jawa Tengah adalah dengan membentuk Satgas Puser Bumi yang diinisiasi Polda Jawa Tengah.
Sayang pada pelaksanaannya, laporan yang masuk sering kali gagal ditindak karena informasinya bocor.
Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Seminar Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jawa Tengah dan DIY di Semarang, Senin (28/11).
Gubernur mengusulkan dibuat satu nomor khusus atau aplikasi pengaduan khusus penambangan ilegal, agar kasus-kasus penambangan ilegal lebih bisa ditindak.
Nantinya jika laporan masuk dan dipastikan ada penambang, maka akan dilakukan edukasi.
“Tapi kalau itu (penambang) tidak mau, kita ambil (lahan galian). Kalau penegak hukum berada pada barisan terdepan, insya Allah akan nyaman, (bisa) kita atur,” tegas Ganjar
Gubernur berterima kasih kepada KPK yang terus mendampingi dan memberikan masukan dalam penegakkan integritas di pemerintahannya.
Selain itu Gubernur menyampaikan apresiasi atas hadirnya Bareskrim, Kejaksaan, Kementerian ESDM dan perwakilan Kemendagri dalam seminar itu.
“Semua silahkan ditata dengan baik jangan sampai ada yang ilegal, jangan sampai ada yang rusak dan jangan sampai ada yang korupsi,” ujar dia.
Pada seminar itu, Ganjar Pranowo membeberkan bahwa dirinya sering menerima keluhan dari masyarakat tentang dampak penambangan galian C (pasir dan batu) ilegal.
Dia juga menyebut cuitan Walikota Solo soal penambangan liar yang menjadi perbincangan publik di twitter, baru-baru ini.
Dia pun mengajak semua pihak untuk mencari solusi bersama untuk menertibkan penambangan.
“Jalannya rusak, sumber mata air hilang. Dan bukan tidak mungkin, seperti kemarin Wali Kota Solo cerita, ini backing-nya berat. Netizen juga bercerita,” ujar dia.
0 Komentar