Ganjar Pranowo berhasil membawa Jawa Tengah menjadi provinsi pelopor digitalisasi manajemen pemerintah daerah, hal itu sejalan dengan intruksi Jokowi beberapa Waktu lalu.
Ia bahkan mendapat apresiasi dari Bappenas, ya tentu saja tak perlu diragukan lagi soal kesigapannya dalam memimpin Jateng.
Seperti dikatakan Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas RI, Prahesti Pandanwangi, pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi di Jateng menjadi masukan bagi pemerintah pusat, yaitu sebagai solusi mengurai permasalahan di segala sektor.
"Bukan main sudah langkahnya,” ujar Prahesti.
Keberhasilan tersebut memang tak mudah, di awal penerapan sistem GMRS, Ganjar menemui berbagai rintangan, seperti kecakapan SDM, bahkan sempat menerima penolakan dari internal.
“Terlepas masih ada yang perlu dioptimalkan, namun apa yang sudah ada di Jawa Tengah ini, bukan lagi modal dengkul, tapi sudah modal otot," imbuhnya.
Jawa Tengah selama beberapa tahun terakhir telah mengadopsi sistem digital ke dalam manajemen pemerintahan. Itu bermula pada 2014 atau tahun kedua Ganjar menjabat sebagai gubernur.
Hal itu dibuktikan Prahesti saat bertandang ke Jawa Tengah Juni 2022. Misinya adalah memonitor penerapan pemerintahan digital dan pelayanan publik terpadu di sana.
Diceritakannya, Ganjar sempat kesulitan mengakses dan memperoleh anggaran maupun realiasinya dalam hitungan hari. Tercetuslah pemikiran untuk memanfaatkan teknologi digital supaya data keuangan yang dibutuhkan dapat diakses kapan dan dari mana saja.
Hasilnya, lewat SK Gubernur Nomor 489 Tahun 2014, terbentuklah Government Resource Management System (GRMS) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya.
0 Komentar