Kemenkes Diperintah Jokowi Segerakan Penyiapan Layanan Kesehatan!

Presiden Jokowi meminta agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera menyiapkan fasilitas kesehatan untuk penanganan penyakit gangguan ginjal akut, terutama pada anak. Selain itu, obat-obatan untuk mengatasi gagal ginjal perlu disediakan secara gratis. 

Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin saat rapat terbatas internal di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/10/2022).

"Siapkan pelayanan kesehatan untuk masalah ini. Siapkan pengadaan obat-obatan yang dapat mengatasi, menangani dari gagal ginjal ini," tegas Jokowi. 

"Saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Ini penting sekali," ungkapnya lagi.

Berdasarkan data Kemenkes, 141 (korban) pasien meninggal. Budi mengatakan kasus gagal ginjal akut misterius pada anak mengalami kenaikan per 24 Oktober 2022. 

"Kasus gangguan ginjal akut atipikal yang telah mencapai 245 kasus tersebar di 26 provinsi dengan angka kematian di atas 57 persen," beber Budi.

"Adapun, per Senin terdapat 141 orang meninggal, sebelumnya dilaporkan 133 orang," ujarnya melanjutkan.

Kasus konfirmasi gagal ginjal akut yang terbanyak berasal dari DKI Jakarta yang mencatat 55 kasus. Kemudian, Jawa Barat di 34 kasus, Aceh di 28 kasus, Jawa Timur dengan 27 kasus, dan Sumatra Barat 17 kasus. Budi Gunadi mengungkapkan, bahwa jumlah kasus tersebut sudah mulai naik sejak Agustus 2022. 

"Selanjutnya, pasien yang masih dirawat intensif di Rumah Sakit (RS) sebanyak 66 orang dengan jumlah konfirmasi sembuh baru 38 orang dengan kesembuhan tertinggi berasal dari Jawa Timur yaitu 9 orang, disusul DKI Jakarta 6 orang sembuh," kata Budi Gunadi. 

"Sementara itu, untuk konfirmasi meninggal DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan total kasus konfirmasi, yaitu 27 orang meninggal, kemudian Aceh 21 orang meninggal, Jawa Barat 18 orang, dan Jawa Timur 13 orang," kata dia. 

Berdasarkan kelompok umur, sebanyak 161 menyerang anak di umur 1-5 tahun, disusul anak usia 6-10 tahun yang tercatat 35 kasus, dan di bawah 1 tahun sebanyak 25 kasus.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito.