Presiden Joko Widodo (Jokowi) perintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk mengawal dua upaya pemerintah soal penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Upaya tersebut diantaranya, pertama, pemerintah berupaya memulihkan hak-hak korban dan keluarga secara adil dan bijaksana. Yang kedua, Jokowi ingin agar pelanggaran HAM berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang.
"Saya minta kepada Menkopolhukam untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik," tegas Jokowi, usai menerima laporan tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat di Istana Negara, Rabu (11/1/2023).
Jokowi berharap langkah pemerintah menjadi upaya yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa guna memperkuat kerukunan nasional dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
![[HOAKS] “Daftar Politisi PDIP yang Korupsi: Juliari Batubara hingga Harun Masiku Dan Ganjar Pranowo”](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheCAvgpurk8EnYl0YyUqBc4WB1I2DSWTlWsKWWM6Xh9gNncKVtieJ3O8mBzAiaOEGvZs4uYHPwEiW2jRKZ9OCj8u4m8V_MXk9eYQFmnahzQg8P743s_pG5lHo1Y0Oybw-_f8hlmGAkf6yLcfv_PPB2LW6ZedcYLtbGuSAl5wwh0YNvUjgQkdWTta1peg/w72-h72-p-k-no-nu/3.png)
.jpeg)
.jpeg)
0 Komentar